Laporan Permohonan Informasi Pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025

Bulan	Jumlah Pemohon Informasi	Waktu yang diperlukan	Keterangan Ditolak	Lihat Laporan
Triwulan I	9	@ 45 Menit	-
Triwulan II			-
Triwulan III			-
Triwulan IV			-

Laporan Permohonan Informasi Pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2024

Bulan	Jumlah Pemohon Informasi	Waktu yang diperlukan	Keterangan Ditolak	Lihat Laporan
Triwulan I	4	@ 45 Menit	-
Triwulan II	10	@ 45 Menit	-
Triwulan III	12	@ 45 Menit	-
Triwulan IV	10	@45menit	-

Laporan Permohonan Informasi Pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2023

Bulan	Jumlah Pemohon Informasi	Waktu yang diperlukan	Keterangan Ditolak	Lihat Laporan
Triwulan I	4	@ 45 Menit	-
Triwulan II	10	@ 45 Menit	-
Triwulan III	21	@ 45 Menit	-
Triwulan IV	22	@ 45 Menit	-

Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2025

Rekapitulasi Pengaduan Tahun 2024

1. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.
2. Penanganan Pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, Pelaporan, tindak lanjut, dan pengarsipan.
3. Tujuan penanganan Pengaduan adalah untuk merespon Pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar pengadilan, maupun dari internal pengadilan, agar citra dan wibawa  lembaga peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat.
   
   

 A. Sumber Pengaduan

1. Dari masyarakat :

   –    Para pencari keadilan;
   –    Pengacara;
   –    Lembaga bantuan hukum;
   –    Lembaga swadaya masyarakat;
   –    Dewan perwakilan rakyat;
   –    Sekretariat kepresidenan dan wakil presiden;
   –    Kantor menteri pendayagunaan aparatur negara;
   –    Komisi pemberantasan korupsi;
   –    Komisi hokum nasional;
   –    Komisi ombudsman nasional;
   –    Komisi yudisial;
   –    Dan lain-lain.

2. Pengaduan dari internal lembaga pengadilan.Pengaduan ini ditujukan terhadap aparat lembaga peradilan, yang diajukan oleh warga lembaga peradilan sendiri (termasuk keluarganya)

3. Laporan kedinasan.
   Laporan kedinasan ini merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya.

4. Informasi dari :

   –    Instansi lain;
   –    Media massa;
   –    Isu yang berkembang.

B. Proses Penanganan Pengaduan

(1)    Pencatatan;
(2)    Penelaahan;
(3)    Penyaluran;
(4)    Pembentukan Tim Pemeriksa;
(5)    Survey pendahuluan;
(6)    Menyusun rencana pemeriksaan;
(7)    Pelaksanaan pemeriksaan

Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya pelaksanaan fungsi Pengawasan dan Pembinaan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang, maka dengan ini disampaikan suratnya sebagai berikut: 

SK KPTA PALEMBANG PEDOMAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DI LINGKUNGAN PTA PALEMBANG