PTA Palembang | https://pta-palembang.go.id/

Palembang, 30 Juli 2026 – Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyelenggarakan kegiatan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran atas nama Raden Ayu Sundari, S.Kom., M.M., dan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera Pengganti atas nama Damai Liza, S.Ag.,. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 30 Juli 2026, bertempat di Aula Prof. Dr. H. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H., Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Acara berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh pimpinan, para hakim tinggi, pejabat struktural dan fungsional, aparatur sipil negara, serta tamu undangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Prosesi diawali dengan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan amanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya organisasi dalam memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memastikan keberlangsungan pelayanan peradilan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas. Dengan pengisian jabatan tersebut diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang administrasi maupun kepaniteraan dapat berjalan semakin optimal.

Melalui kegiatan ini, Pengadilan Tinggi Agama Palembang menegaskan komitmennya untuk terus membangun sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima guna mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung.

#ADILMelayani
#BanggaMelayaniBangsa
#BerAKHLAK
#PTAPalembang
#ZonaIntegritas

PTA Palembang | http://pta-palembang.go.id/ 

Palembang, 23 Juli 2026 -  Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang melaksanakan silaturahmi dan penguatan sinergi bersama Gubernur Sumatera Selatan yang berlangsung di Griya Agung. Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka pisah sambut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang serta menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kelembagaan antara PTA Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan seluruh mitra kerja dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

        Dalam suasana penuh keakraban, Ketua PTA Palembang sebelumnya, Drs. Abdullah, S.H., M.H., menyampaikan pamit seiring amanah baru yang diembannya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten. Beliau mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh mitra kerja atas dukungan, kerja sama, dan sinergi yang telah terjalin dengan baik selama masa pengabdiannya di Sumatera Selatan. Beliau juga berharap hubungan harmonis yang telah dibangun selama ini dapat terus dipelihara dan ditingkatkan sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang semakin berkualitas.

        Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kontribusi Drs. Abdullah, S.H., M.H. selama memimpin PTA Palembang. Gubernur menilai sinergi yang telah terjalin antara PTA Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya melalui kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3PA) Provinsi Sumatera Selatan, telah memberikan dampak positif dalam mendukung berbagai program pelayanan kepada masyarakat.

        Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang yang baru, Drs. Nur Khazim, M.H., memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan serta memperkuat berbagai program strategis yang telah berjalan. Beliau menegaskan pentingnya membangun kolaborasi yang semakin erat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, termasuk penguatan kerja sama dengan DP3PA, peningkatan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta dukungan terhadap Program Provinsi Ramah Orang Tua. Selain itu, Drs. Nur Khazim, M.H. juga berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan PTA Palembang. Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

        Melalui kegiatan silaturahmi dan penguatan sinergi ini, diharapkan hubungan baik antara PTA Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh mitra kerja dapat terus terjalin dengan harmonis. Kolaborasi yang kuat diharapkan mampu mendukung terciptanya inovasi pelayanan publik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan.

PTA Palembang | https://pta-palembang.go.id/

Palembang, 27 Juli 2026 – Wakil Ketua PTA Palembang, Drs. Nuheri, S.H., M.H., bertindak sebagai pembina apel pagi yang diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Dalam amanatnya, Beliau menyampaikan tema "Komitmen Zona Integritas – Zona Integritas Bukan Tujuan, Tapi Komitmen yang Harus Dihidupi."

Dalam arahannya, Beliau menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak semata-mata bertujuan untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), tetapi merupakan komitmen bersama yang harus diwujudkan secara nyata dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai integritas harus senantiasa tercermin dalam sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta konsisten dalam menjalankan amanah sebagai aparatur peradilan.

Lebih lanjut, Beliau menyampaikan bahwa komitmen terhadap Zona Integritas harus diwujudkan melalui budaya kerja yang profesional, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada pelayanan prima. Seluruh aparatur memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, berkualitas, serta bebas dari praktik penyimpangan.

Beliau juga mengajak seluruh aparatur untuk menjadikan integritas sebagai budaya kerja yang melekat dalam setiap aktivitas, bukan hanya pada saat menghadapi penilaian pembangunan Zona Integritas. Dengan semangat kebersamaan, konsistensi, dan tanggung jawab yang terus dijaga, diharapkan seluruh jajaran PTA Palembang mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani.

Melalui apel pagi ini, diharapkan komitmen seluruh aparatur semakin kuat dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sehingga predikat tersebut dapat diraih sebagai hasil dari kerja nyata, integritas yang terpelihara, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

#ADILMelayani
#BanggaMelayaniBangsa
#BerAKHLAK
#PTAPalembang
#ZonaIntegritas

PTA Palembang | http://pta-palembang.go.id

Palembang - 27 Juli 2026, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang, Miftah Nurul Anwar, S.H., M.H., mewakili PTA Palembang menghadiri kegiatan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Semester I dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor KPPN Palembang dan diikuti oleh satuan kerja mitra KPPN sebagai forum evaluasi pelaksanaan anggaran sekaligus penguatan sinergi dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel.

         Pada kesempatan tersebut, PTA Palembang berhasil meraih dua penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas selama Semester I Tahun Anggaran 2026. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen PTA Palembang dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Adapun penghargaan yang diterima oleh PTA Palembang meliputi:

• Peringkat II Terbaik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Semester I Tahun Anggaran 2026.
• Peringkat III Terbaik Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Pagu Sedang Tahun Anggaran 2026.

        Prestasi tersebut merupakan hasil dari sinergi, dedikasi, dan kerja keras seluruh aparatur PTA Palembang dalam menjalankan pengelolaan anggaran sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Capaian ini juga mencerminkan komitmen seluruh jajaran dalam menjaga kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran negara secara optimal. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh aparatur PTA Palembang untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

        Melalui penghargaan yang diraih, PTA Palembang berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan budaya kerja yang berintegritas, mendorong berbagai inovasi dalam pengelolaan anggaran, serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan semangat tersebut, PTA Palembang optimis dapat terus memberikan pelayanan peradilan yang semakin berkualitas, modern, dan terpercaya bagi masyarakat.

PTA Palembang | https://pta-palembang.go.id/ 

            Palembang, 22 Juli 2026 -  Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang menyelenggarakan Diskusi Hukum sebagai forum ilmiah untuk memperkuat pemahaman aparatur peradilan  serta menyelaraskan penerapan regulasi baru di lingkungan peradilan. Acara diawali dengan sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Drs Nur Khazim, M.H. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh narasumber serta peserta yang telah hadir dalam kegiatan Diskusi Hukum. Beliau menegaskan bahwa forum ini merupakan momentum penting untuk menyamakan persepsi dalam implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2025, sehingga tercipta keseragaman pemahaman dan penerapan hukum di lingkungan peradilan agama. Beliau berharap kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar, menghasilkan diskusi yang konstruktif, serta memberikan manfaat bagi seluruh peserta dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan peradilan.

           Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Yang Mulia Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI (Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.) yang bertindak sebagai narasumber utama, narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pimpinan perbankan syariah dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, serta para Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dari berbagai daerah (PTA Palembang, PTA Banten, PTA Bandar Lampung, PTA Bangka Belitung, PTA Bengkulu, PTA Jambi, dan PTA Padang), Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris Tingkat Banding, Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang, Hakim, Panitera, dan Sekretaris pada Tingkat Pertama pada wilayah hukum Pengadilan Agama Padang , Pengadilan Agama Tanjung Karang, Pengadilan Agama Metro, Pengadilan Agama Gunung Sugih , Pengadilan Agama Jambi, Pengadilan Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama Pangkal Pinang.

           Selanjutnya Kegiatan secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., yang menegaskan pentingnya kesamaan persepsi dalam mengimplementasikan ketentuan hukum secara konsisten dan berkeadilan. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama menyampaikan apresiasi kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang beserta seluruh panitia atas terselenggaranya forum ilmiah tersebut. Menurutnya, pembahasan mengenai " Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Perlindungan Konsumen" merupakan topik yang sangat penting karena memberikan pedoman yang jelas bagi aparatur peradilan dalam menerapkan hukum secara tepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum.

           Beliau menjelaskan bahwa PERMA Nomor 4 Tahun 2025 merupakan instrumen hukum yang disusun Mahkamah Agung untuk memberikan landasan yang jelas dalam pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian perkara yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kehadiran regulasi tersebut juga memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum (legal standing) OJK dalam mengajukan gugatan demi melindungi kepentingan konsumen, sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat. Lebih lanjut, Dirjen Badilag mengajak seluruh peserta, khususnya para hakim, agar memanfaatkan forum diskusi ini sebagai sarana memperdalam pemahaman terhadap setiap ketentuan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2025. Menurutnya, penyamaan persepsi sangat diperlukan agar implementasi peraturan tersebut dapat berjalan secara seragam di seluruh satuan kerja, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Beliau juga menegaskan bahwa sinergi antara Mahkamah Agung, Otoritas Jasa Keuangan, dan seluruh aparatur peradilan memiliki peran penting dalam meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan peradilan.

            Rangkaian kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan kerja sama antara Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Pengadilan Tinggi Agama Padang, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung dengan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Penandatanganan tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat sinergi kelembagaan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan layanan perbankan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.

             Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan terjalin hubungan kelembagaan yang semakin erat antara badan peradilan dan sektor perbankan, sehingga mampu mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kerja sama ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan administrasi peradilan yang modern serta memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

             Melalui penyelenggaraan Diskusi Hukum bertema "Menyatukan Persepsi dalam Implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2025", diharapkan seluruh aparatur peradilan memiliki pemahaman yang selaras dalam menerapkan ketentuan PERMA secara konsisten. Kesamaan persepsi tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang profesional, akuntabel, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Bersamaan dengan itu, penandatanganan kerja sama dengan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk diharapkan semakin memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola peradilan yang berorientasi pada pelayanan prima.