PTA Palembang | https://pta-palembang.go.id/ 

            Palembang, 22 Juli 2026 -  Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang menyelenggarakan Diskusi Hukum sebagai forum ilmiah untuk memperkuat pemahaman aparatur peradilan  serta menyelaraskan penerapan regulasi baru di lingkungan peradilan. Acara diawali dengan sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Drs Nur Khazim, M.H. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh narasumber serta peserta yang telah hadir dalam kegiatan Diskusi Hukum. Beliau menegaskan bahwa forum ini merupakan momentum penting untuk menyamakan persepsi dalam implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2025, sehingga tercipta keseragaman pemahaman dan penerapan hukum di lingkungan peradilan agama. Beliau berharap kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar, menghasilkan diskusi yang konstruktif, serta memberikan manfaat bagi seluruh peserta dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan peradilan.

           Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Yang Mulia Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI (Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.) yang bertindak sebagai narasumber utama, narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pimpinan perbankan syariah dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, serta para Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dari berbagai daerah (PTA Palembang, PTA Banten, PTA Bandar Lampung, PTA Bangka Belitung, PTA Bengkulu, PTA Jambi, dan PTA Padang), Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris Tingkat Banding, Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang, Hakim, Panitera, dan Sekretaris pada Tingkat Pertama pada wilayah hukum Pengadilan Agama Padang , Pengadilan Agama Tanjung Karang, Pengadilan Agama Metro, Pengadilan Agama Gunung Sugih , Pengadilan Agama Jambi, Pengadilan Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama Pangkal Pinang.

           Selanjutnya Kegiatan secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., yang menegaskan pentingnya kesamaan persepsi dalam mengimplementasikan ketentuan hukum secara konsisten dan berkeadilan. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama menyampaikan apresiasi kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang beserta seluruh panitia atas terselenggaranya forum ilmiah tersebut. Menurutnya, pembahasan mengenai " Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Perlindungan Konsumen" merupakan topik yang sangat penting karena memberikan pedoman yang jelas bagi aparatur peradilan dalam menerapkan hukum secara tepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum.

           Beliau menjelaskan bahwa PERMA Nomor 4 Tahun 2025 merupakan instrumen hukum yang disusun Mahkamah Agung untuk memberikan landasan yang jelas dalam pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian perkara yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kehadiran regulasi tersebut juga memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum (legal standing) OJK dalam mengajukan gugatan demi melindungi kepentingan konsumen, sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat. Lebih lanjut, Dirjen Badilag mengajak seluruh peserta, khususnya para hakim, agar memanfaatkan forum diskusi ini sebagai sarana memperdalam pemahaman terhadap setiap ketentuan dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2025. Menurutnya, penyamaan persepsi sangat diperlukan agar implementasi peraturan tersebut dapat berjalan secara seragam di seluruh satuan kerja, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Beliau juga menegaskan bahwa sinergi antara Mahkamah Agung, Otoritas Jasa Keuangan, dan seluruh aparatur peradilan memiliki peran penting dalam meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan peradilan.

            Rangkaian kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan kerja sama antara Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Pengadilan Tinggi Agama Padang, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, dan Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung dengan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. Penandatanganan tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat sinergi kelembagaan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan layanan perbankan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.

             Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan terjalin hubungan kelembagaan yang semakin erat antara badan peradilan dan sektor perbankan, sehingga mampu mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kerja sama ini juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan administrasi peradilan yang modern serta memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

             Melalui penyelenggaraan Diskusi Hukum bertema "Menyatukan Persepsi dalam Implementasi PERMA Nomor 4 Tahun 2025", diharapkan seluruh aparatur peradilan memiliki pemahaman yang selaras dalam menerapkan ketentuan PERMA secara konsisten. Kesamaan persepsi tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang profesional, akuntabel, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Bersamaan dengan itu, penandatanganan kerja sama dengan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk diharapkan semakin memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola peradilan yang berorientasi pada pelayanan prima.

PTA Palembang | https://pta-palembang.go.id/

Palembang, 20 Juli 2026 – Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Drs. Nur Khazim, M.H., bertindak sebagai pembina pada pelaksanaan apel pagi yang diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam amanatnya, Ketua PTA Palembang mengangkat tema "Siap Menuju WBBM – Integritas Kuat, Pelayanan Hebat, Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani". Beliau menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak semata-mata diukur dari terpenuhinya aspek administrasi maupun kelengkapan dokumen pendukung, tetapi lebih dari itu ditentukan oleh komitmen seluruh aparatur dalam mengimplementasikan nilai-nilai integritas serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Beliau menyampaikan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur peradilan. Nilai tersebut harus diwujudkan melalui sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki keberanian untuk menolak segala bentuk penyimpangan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Selain itu, Ketua PTA Palembang juga menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan yang prima sebagai wujud nyata reformasi birokrasi. Pelayanan yang hebat, menurut beliau, lahir dari aparatur yang profesional, responsif, ramah, serta mampu memahami dan memenuhi kebutuhan para pencari keadilan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan berkualitas.

Lebih lanjut, beliau mengajak seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk terus menjaga semangat kebersamaan, memperkuat kolaborasi, serta meningkatkan kualitas kinerja dalam setiap pelaksanaan tugas. Setiap pekerjaan yang dilakukan hendaknya dipandang sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus tanggung jawab dalam menjaga marwah lembaga peradilan.

Melalui semangat "Integritas Kuat, Pelayanan Hebat", seluruh aparatur diharapkan mampu membangun budaya kerja yang berorientasi pada profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan prima. Komitmen tersebut menjadi modal utama dalam mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai satuan kerja yang berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Apel pagi ini menjadi pengingat bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan semangat kebersamaan, integritas yang kokoh, serta pelayanan yang terus ditingkatkan, Pengadilan Tinggi Agama Palembang optimis mampu menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel, dan terpercaya, sehingga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

#ADILMelayani
#BanggaMelayaniBangsa
#BerAKHLAK
#PTAPalembang
#ZonaIntegritas

PTA Palembang | https://pta-palembang.go.id/

Palembang, 10 Juli 2026 – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang menerima kegiatan pendampingan dari Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama (Badilag) Bapak Sutarno, S.I.P., M.M. sebagai bagian dari upaya penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan yang berlangsung di Aula PTA Palembang tersebut dihadiri oleh Ketua PTA Palembang, Wakil Ketua, serta seluruh aparatur PTA Palembang.

Dalam kegiatan tersebut, Direktur Pembinaan Administrasi Badilag memberikan arahan, pembinaan, serta penguatan kepada seluruh aparatur mengenai strategi mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Pada arahannya disampaikan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan administrasi maupun pemenuhan dokumen eviden semata, tetapi juga sangat bergantung pada komitmen seluruh aparatur dalam mengimplementasikan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan budaya pelayanan prima dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Direktur Pembinaan Administrasi Badilag juga menekankan pentingnya sinergi antarseluruh unsur organisasi, konsistensi dalam melakukan perbaikan berkelanjutan, serta inovasi yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pembangunan Zona Integritas tidak hanya menjadi target administratif, tetapi menjadi budaya kerja yang tertanam dalam setiap aktivitas organisasi.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyampaikan bahwa pendampingan ini menjadi momentum yang sangat penting untuk memperkuat komitmen seluruh aparatur dalam mewujudkan satuan kerja yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang prima. Berbagai masukan dan arahan yang diberikan akan menjadi pedoman dalam memperkuat implementasi pembangunan Zona Integritas di lingkungan PTA Palembang.

Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palembang semakin meningkatkan semangat kebersamaan, integritas, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi. Selain itu, kegiatan ini menjadi motivasi untuk terus menghadirkan berbagai inovasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan sebagai wujud nyata komitmen Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta memberikan pelayanan peradilan yang unggul kepada masyarakat.

#ADILMelayani
#BanggaMelayaniBangsa
#BerAKHLAK
#PTAPalembang
#ZonaIntegritas

PTA Palembang | https://pta-palembang.go.id/

Palembang, Kamis 9 Juli 2026 – Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang, Drs. Nur Khazim, M.H., didampingi Wakil Ketua PTA Palembang, memimpin kegiatan Program Island of Integrity Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diselenggarakan di Aula PTA Palembang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Selatan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sumatera Selatan sebagai bentuk penguatan sinergi antarinstansi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Dalam sambutannya, Ketua PTA Palembang menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menuntut adanya perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) seluruh aparatur. Integritas harus menjadi nilai yang tertanam dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga mampu menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Program Island of Integrity merupakan salah satu upaya strategis dalam memperkuat komitmen pembangunan Zona Integritas melalui kolaborasi lintas instansi. Kegiatan ini menjadi ruang untuk saling berbagi pengalaman, bertukar praktik baik (best practices), serta mempererat sinergi dalam mengimplementasikan nilai-nilai integritas sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Dalam sesi diskusi, para peserta membahas berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat pembangunan Zona Integritas, di antaranya optimalisasi pengawasan internal, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, penguatan budaya anti korupsi, serta pengembangan berbagai inovasi pelayanan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Diskusi yang berlangsung secara interaktif tersebut juga menjadi sarana untuk saling bertukar gagasan mengenai tantangan dan solusi dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, responsif, dan berintegritas.

Kehadiran Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Selatan semakin memperkuat semangat kolaborasi antarlembaga dalam mendukung pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemerintahan yang semakin efektif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui penyelenggaraan Program Island of Integrity ini, PTA Palembang kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam setiap aspek penyelenggaraan organisasi. Integritas tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan, pelayanan, inovasi, serta kolaborasi yang berkesinambungan. Dengan semangat Island of Integrity, diharapkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat terus berjalan secara optimal, sehingga mampu menghadirkan birokrasi yang bersih, profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat

#ADILMelayani
#BanggaMelayaniBangsa
#BerAKHLAK
#PTAPalembang
#ZonaIntegritas

PTA Palembang | https://pta-palembang.go.id/

Palembang, Senin, 29 Juni 2026 – Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang, Drs. Nur Khazim, S.H., M.H., bersama seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palembang melaksanakan Penandatanganan Pernyataan Penolakan Penerimaan dan/atau Pemberian Gratifikasi sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Kegiatan ini merupakan implementasi nyata komitmen Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penandatanganan pernyataan tersebut juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat budaya anti gratifikasi di lingkungan peradilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang profesional dan akuntabel.

Melalui penandatanganan pernyataan ini, seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Palembang menegaskan komitmennya untuk menolak segala bentuk penerimaan maupun pemberian gratifikasi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam kesempatan tersebut ditegaskan bahwa penolakan terhadap gratifikasi bukan hanya merupakan kewajiban sebagai aparatur negara, tetapi juga menjadi cerminan integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab moral dalam mengemban amanah pelayanan kepada masyarakat. Setiap aparatur diharapkan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga pelayanan yang diberikan dapat berlangsung secara objektif, adil, dan bebas dari segala bentuk intervensi maupun penyalahgunaan wewenang.

Kegiatan penandatanganan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan berbagai indikator administratif, tetapi juga melalui pembentukan karakter aparatur yang berintegritas serta konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, Pengadilan Tinggi Agama Palembang kembali menegaskan komitmennya bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab bersama, seluruh aparatur diharapkan terus menjaga komitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi, memperkuat budaya kerja yang berintegritas, serta mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, terpercaya, profesional, dan berorientasi pada pelayanan prima menuju terwujudnya Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

#ADILMelayani
#BanggaMelayaniBangsa
#BerAKHLAK
#PTAPalembang
#ZonaIntegritas